Padang, Kurenah.com – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah mengatakan menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim diperlukan komitmen dan kolaborasi semua pihak.
“Untuk menurunkan angka kemiskinan itu bukan tugas yang mudah, perlu komitmen bersama,” kata Mahyeldi saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Auditorium Gubernuran, Kamis (20/7/2023).
Gubernur Mahyeldi mengimbau, TKPK seluruh kabupaten/kota segera merumuskan kebijakan-kebijakan strategis terkait upaya penanggulangan kemiskinan di daerah.
Kemudian ia juga menginstruksikan agar kebijakan tersebut diintegrasikan ke dalam program dan kegiatan badan dinas dan kantor. Tujuannya agar percepatan penurunan angka kemiskinan di Sumbar dapat terwujud.
Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 ditemui jumlah rimah tamgga miskin ektrem di Indonesia mencapai 2,14% dari total penduduk Indonesia.
Rata-rata dari mereka mengalami kesulitan untuk bangkit karena disebabkan beberapa faktor. Pertama, satu diantara tiga kepala keluarga rumah tangga miskin ekstrem memiliki status pendidikan rendah atau tidak bersekolah bahkan ada yang tidak lulus SD.
Kemudian yang kedua, satu dari tujuh kepala rumah tangga ekstrim tersebut merupakan perempuan (janda) dan memiliki anggota rumah tangga penyandang disabilitas.
Sementara untuk kondisi di Sumbar, secara singkat Gubernur Mahyeldi menyebutkan tingkat kemiskinan cenderung mengalami fluktuasi dalam 5 (lima) tahun terakhir.
Dikatakannya, pada tahun 2018 tingkat kemiskinan di Sumbar tercatat sebesar 6,65%, selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 6,42%, pada tahun 2020 turun lagi menjadi 6,28%, namun pada tahun 2021 naik kembali menjadi 6.63% dan terakhir pada kondisi Maret tahun 2023 tingkat kemiskinan di Sumbar kembali menurun menjadi 5,95 % atau sebanyak 340.370 jiwa.
Berdasarkan data hasil survey BPS pada tahun 2022 kemaren, didapati masih terdapat 9 (sembilan) Kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata Provinsi (di atas 6,04%), yaitu Kab. Kepulauan Mentawai (13,97 %), Kab. Pesisir Selatan (7,11 %), Kab. Solok (7,12 %), Kab. Padang Pariaman (6,25 %), Kab. Agam (6,22 %), Kab. Lima Puluh Kota (6,59 %), Kab. Pasaman (6,85 %), Kab. Solok Selatan (6,51 %), dan Kab. Pasaman Barat (6,93%).
Sedangkan 10 kabupaten/kota lainnya, persentase angka kemiskinannya berada di bawah rata-rata provinsi. Yakni, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Pariaman, Kab. Dharmasraya, Kab. Tanah Datar dan Kab Sijunjung.
Gubernur menekankan agar daerah yang tertinggi dan terendah menjadi perhatian khusus dari TKPK provinsi dan kabupaten/kota sebagai tolak ukur efektivitas program dalam pengentasan kemiskinan.
Sementara itu, Kepala BAPPEDA Sumbar Medi Iswandi, menuturkan penyelenggaraan Rakor TKPK yang bertema “Penguatan Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pendekatan Graduasi” bertujuan untuk membangun komitmen para pemangku kepentingan dalam mengentaskan kemiskinan di Sumbar.
Medi mengajak seluruh Ketua TKPK di masing-masing kabupaten/kota bersama-sama saling berkomitmen menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Sumbar. (adpsb)
