Lisda Hendrajoni: Merdeka Belajar Sesuai Harapan Ki Hajar Dewantara

Lisda Hendrajoni: Merdeka Belajar Sesuai Harapan Ki Hajar Dewantara
Anggota Komisi X DPR RI, Lisda Hendrajoni

Jakarta, Kurenah.com – Anggota Komisi X DPR RI, Lisda Hendrajoni menilai semangat bersama harus digerakkan ke seluruh negeri untuk kemajuan pendidikan sesuai dengan harapan Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hadjar Dewantara.

“Semangat, perjuangan, serta komitmen Ki Hajar Dewantara harus selalu menjadi inspirasi bagi kita semua dalam memajukan pendidikan di Tanah Air,” ujar Lisda.

Lisda Hendrajoni juga menyebut, kurikulum merdeka belajar yang saat ini dipakai oleh sistem pendidikan Indonesia, sesuai dengan amanat dan harapan Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan yang mengutamakan bakat dan minat serta potensi peserta didik, tanpa memaksakan mata pelajaran tertentu. yang mengutamakan bakat dan minat serta potensi peserta didik terang Lisda.

Terkait pendidikan pasca pandemi, Lisda menyebut, merupakan sebuah terobosan baru dalam sistem pendidikan di Indonesia, bahwa belajar tidak harus disekolah, tapi dapat dilakukan dimanapun berada dan mempermudah bagi peserta didik, untuk dapat mengikuti pelajaran.

Baca Juga  Panji Gumilang Punya 289 Rekening dengan 6 Nama Berbeda, Sedang Dianalisis PPATK

Meskipun telah banyak yang positif tercapai, namun menurut politisi perempuan asal Sumatera Barat ini menyebut, masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan di dunia pendidikan yang harus terus dibenahi.

Apalagi dengan anggaran yang cukup besar yakni mencapai 20% dari APBN pada sektor pendidikan, tentunya besar pula harapan untuk majunya pendidikan Indonesia ke depan.

Tidak hanya peserta didik, menurut Lisda kesejahteraan bagi tenaga pengajar /pendidik seperti guru juga harus menjadi prioritas utama dan harus diperjuangkan, karena pengabdian dan dedikasi para guru juga akan ikut meningkat seiring perkembangan zaman.

“Ini akan menjadi PR bagi kami ke depan, bagaimana kesejahteraan para guru baik yang berstatus ASN atau non ASN, harus terjamin oleh pemerintah. Terutama yang non ASN, ini harus menjadi prioritas utama, dan harus dipastikan bagaimana status para guru ini ke depan,” pungkasnya. (ind)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *