Solok, Kurenah.com – Setelah manajemen pusat PT Tirta Investama (Aqua Group) menemui Bupati Solok Kamis 12 Januari 2023, dengan kesepakatan permasalahan PHK karyawan Aqua Group itu diambil alih oleh Pemkab Solok.
Menindaklanjuti hasil pertemuan itu, Jumat 13 Januari 2023 . Pemkab Solok mengumpulkan karyawan PT Tirta Investama (Aqua Group) untuk melakukan dialog, guna mencari solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh bupati, Epyardi Asda, anggota DPRD, Zamroni, Sekda, Medison, Plt. Asisten II Syaiful, Kepala DPMPTSP NAKER, Aliber Mulyadi, Camat Gunung Talang, Donly Wance Lubis, Walinagari Batang Barus Syamsul Azwar.
Epyardi Asda mengatakan pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan antara Pemkab Solok dengan Direksi Pusat PT Tirta Investama.
Dimana dalam pertemuan itu telah disepakati Pemda Kabupaten Solok akan memediasi dan menyelesaikan permasalah yang terjadi dengan cara ‘win-win solution’ sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
“Kedepannya saya beserta tim akan melakukan rapat bersama direksi perusahaan dan akan memperjuangkan semaksimal mungkin apa yang diinginkan karyawan, “ujar bupati.
Proposal yang diusulkan oleh pihak karyawan PT Tirta Investama yang terkena PHK adalah pertama pekerja dan PT Titrta Investama sepakat seluruh pekerja kembali bekerja seperti semula dengan ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
Kedua mencabut laporan polisi dengan dugaan Pelanggaran UU 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja atau serikat buruh.
Masing-masing pihak sepakat untuk menahan diri, agar tidak terjadi lagi konflik atau perselisihan yang merugikan kedua belah pihak.
Pekerja bersama PT Tirta Investama berjanji akan mengedepankan prinsip dan azas musyawarah untuk mufakat dan saling menghargai satu sama lainnya.
Pekerja berjanji akan memberikan edukasi dan arahan kepada anggota untuk meningkatkan etos kerja yang tinggi serta profesional.
Pekerja berkomitmen akan meningkatkan semangat kolaborasi untuk membangun pabrik Aqua Solok lebih baik dengan seluruh stakeholder terutama dengan pihak manajemen perusahaan, pimpinan pemerintah daerah, serta seluruh tokoh adat dan pemangku adat nagari serta masyarakat.
Pekerja meminta agar kepesertaan BPS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan kembali diaktifkan, sebagaimana aturan yang berlaku & atas dasar kesepakatan perjanjan bersama. (dd)
