Solok, Kurenah.com – Bupati Solok, Epyardi Asda sentil pernyataan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi yang menurutnya terkesan manut saja terhadap rencana pemerintah pusat, melalui Menteri Negara BUMN dan Menteri Perhubungan Republik Indonesia.
Rencana pemerintah pusat itu mengurangi jumlah bandara internasional yang tersebar di seluruh pelosok nusantara, termasuk rencana menurunkan status Bandara Internasional Minang Kabau (BIM) menjadi bandara domestik (lokal).
Dilansir dari TribunPadang.com, Kamis 9 Februari 2023, yang lalu dengan Judul ‘Gubernur Sumbar Dukung Rencana Pemerintah Pangkas Bandara Internasional’.
Dimana dalam ulasannya dengan jelas disebutkan, Mahyeldi sudah lima bulan lebih dulu mendengar informasi mengenai pemangkasan BIM itu dari seorang menteri, memang wacana itu baru itu baru akhir-akhir ini ramai diperbincangkan.
Malah dikatakan Gubernur Sumbar jika rencana pemangkasan itu punya nilai positif untuk mengontrol orang yang masuk ke Indonesia.
“Saya pribadi sangat senang sekali orang yang masuk ke Indonesia ini diawasi secara ketat,” kata Mahyeldi pada Rabu 8 Feberuari 2023 yang lalu.
Menanggapi hal itu, Bupati Solok, Epyardi Asda menegaskan, rencana pemerintah pusat itu, khususnya untuk Sumatera Barat sangatlah tidak menguntungkan.
Mengingat Sumatera Barat sendiri dalam situasi pengembangan ekonomi daerah, dan salah satu andalannya adalah pariwisata, ungkap Epyardi Jumat 17 Februari 2023.
Bahkan menurut Epyardi Asda dengan adanya BIM, pasca dicabutnya PPKM oleh pemerintah pusat, wisatawan mulai berdatangan, baik dari Singapura, Malaysia, dan wisatawan manca lainnya.
“Karena tidak bisa dipungkiri Sumatera Barat memiliki bentangan alam dengan sejuta pesona yang begitu menggoda.
Dan tidak kalah pentingnya, Sumbar sebagai sebuah propinsi, dengan 99% masyarakatnya beragama Islam, “ujar Epyardi Asda.
Mantan anggota DPR RI tiga periode itu berpendapat bahwa keberadaan bandara bertaraf international itu sangat diperlukan, terutama bagi masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah umrah ke tanah suci, yang bisa langsung dari BIM.
Selain itu BIM merupakan salah satu bandara yang dipergunakan untuk keberangkatan haji. Selain itu pemerintah pusat juga sudah menyiapkan asrama haji yang siap untuk menampung masyarakat yang ingin berangkat haji, dan itu bukan hanya untuk Sumbar, tetapi juga untuk keberangkatan masyarakat dari propinsi yang bertetangga dengan Sumatera Barat.
Bupati mengatakan jika terjadi perubahan status bandara, maka secara tidak langsung juga akan berdampak tidak baik bagi lalu lintas perdagangan dan investasi di Sumatera Barat.
“Untuk itu, saya sebagai bupati, dan juga kebetulan kita memiliki salah satu putri Asli Kab. Solok, Athari Ghauti Ardi yang sekarang duduk mewakili masyarakat Sumbar di Komisi V DPR RI, yang menjadi mitra langsung dengan Kementerian perhubungan RI. Tentu dengan kapasitasnya di parlemen, saya akan lakukan komunikasi dan minta bantuan beliau untuk mempertanyakan status bandara BIM ini ke Kementerian Perhubungan dan Kementrian BUMN sebagai mitra kerjanya.”
Epyardi Asda mengatakan tentunya sangat berharap, agar BIM tidak diturunkan statusnya dari bandara internasional menjadi bandara Ddmestik, ujar Epyardi Asda yang juga sekarang terkenal dengan sebutan bupati viral itu.
Terkait dengan sikap dan pernyataan Gubernur Sumbar, Mahyeldi itu yang terkesan mengaminkan rencana pemerintah pusat di beberapa media yang pernah dibacanya.
Epyardi Asda mengatakan, dirinya juga sudah banyak melakukan kemunikasi dengan tokoh-tokoh Sumbar yang ada, termasuk Irman Gusman. Dimana rata-rata menyayangkan dan menolak pernyataan orang nomor satu di Sumbar itu.
“Saya sebagai Bupati Solok, sangat prihatin dan sangat menyayangkan pernyataan Bapak Gubernur kita ini, yang menerima begitu saja. Saya secara pribadi kadang pernah berpikir, apa yang beliau pikirkan?, apakah beliau mengerti atau tidak, karena betapa pentingnya keberadaan dan status Bandara BIM bagi Sumatera Barat. Beliau sadar tidak?, Sumatera Barat ini apa, dan kebutuhannya seperti apa?,” tuturnya mempertanyakan.
“Padahal Gubernur sendirilah bersama timnya yang mengatakan, bahwa Sumbar merupakan tempat tujuan wisata internasional, bahkan pariwisata merupakan salah satu misi pembangunan prioritas dalam kepemimpinannya.
“Untuk itu, saya juga bertanya-tanya. Apakah pantas seorang Gubernur Sumbar untuk mengeluarkan pernyataan seperti itu, mengerti tidak sih beliau ini,? tuturnya Epyardi dengan raut wajah kecewa.
Untuk itu, sebagai salah seorang kepala daerah tingkat II yang ada di Sumbar, dirinya merasa miris. Dan sangat menyayangkan. Bahkan komunikasinya dengan beberapa kepala daerah tingkat II Sumbar lainnya, mereka juga merasa sangat menyayangkan, dan bahkan ada yang terbawa emosi dengan pernyataan tersebut.
“Menurutnya Beliau itu Gubernur Sumbar, seharusnya bertindak, berlaku dalam mengeluarkan kebijakan apapun harus memikirkan kepentingan seluruh rakyat Sumatera Barat, bukan untuk berlindung diri, atau untuk golongan tertentu saja,” tambahnya lagi.
Selanjutnya dikatakan, kalaupun ingin mengeluarkan pernyataan terkait kepentingan Sumbar secara keseluruhan, undang seluruh kepala daerah, karena kebijakan gubernur itu menyangkut hajat hidup seluruh orang yang ada di Sumatera Barat, bukan untuk pribadi beliau saja.
Tetapi ada 19 kabupaten kota yang ada di Sumbar yang dinaungi. “Kalau terus begini cara beliau memutuskan dan mengambil kebijakan, saya meyakini Sumbar ini akan terus mundur dalam perkembangannya, sementara daerah lain sudah berpikir untuk maju dan terus berkembang dalam segala hal. Justru Gubernur malah mengaminkan untuk sebuah kemunduran.
Parahnya lagi pernyataan ini dikeluarkannya, disaat wacana keinginanan masyarakat, untuk menjadikan Sumbar menjadi daerah istimewa masih hangat di publik ranah minang.
“Sekali lagi, sebagai bupati, dan atas nama masyarakat Kabupaten Solok. Terus terang saya sangat kecewa, harusnya lakukan perlawanan dulu, berunding, berdiskusi, dan lakukan sesuatu dulu. Pertanyakan dulu apa masalahnya, kemudian jelaskan, bahwa Sumbar itu sangat memerlukan yang namanya bandara internasional ini, jangan apa yang dikatakan pemerintah pusat main terima saja,”
“Jika Gubernur tidak segera merubah pernyataannya, saya bersama kepala daerah lainnya akan komukasikan hal ini lebih inten. Kalau perlu kami juga akan membuat surat resmi langsung kepada kementerian BUMN dan kementerian Perhubungan RI.
Mohon kepada bapak-bapak kita di pemerintah pusat ini supaya tidak menurunkan status Bandara Internasional Minangkabau(BIM) menjadi bandara yang hanya melayani penerbangan lokal,” tutup Bupati Solok, Epyardi Asda. (dd)
