440 Siswa di Pessel Terancam Batal Terima Bantuan PIP, Ini Penyebabnya

440 Siswa di Pessel Terancam Batal Terima Bantuan PIP, Ini Penyebabnya.
Ilustrasi.

Painan, Kurenah.com – Surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Pessel terkait klarifikasi bantuan PIP, ternyata berdampak terhadap ratusan siswa calon penerima di Kabupaten tersebut.

Tidak main-main, sebanyak 440 Siswa di Pessel terancam batal menerima PIP lantaran sekolah dari sejumlah siswa tersebut, enggan mengaktivasi rekening PIP milik siswanya.

“Berdasarkan SK Kementerian, batas waktu aktivasi adalah 30 Juni 2023, ternyata ada data siswa kelas berjalan di Pesisir Selatan, yang belum diaktivasi sebanyak 440 siswa oleh pihak sekolah. Saat kami klarifikasi, pihak sekolah menyebut mendapatkan surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Selatan,” ungkap Ira Yusfi, Mitrakom Kemendikbud Komisi X DPR RI.

Dijelaskannya, data sebanyak 440 tersebut saat ini sedang diproses kembali, agar dapat disetujui karena ada miss komunikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait klarifikasi dana PIP sehingga pihak sekolah menjadi ragu.

“Perwakilan kami sudah langsung bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan Pesisir Selatan, untuk segera melakukan aktivasi, berhubung memasuki masa libur dan cuti bersama lebaran Idul Adha, dan disepakati akan segera ditindak lanjuti. Kita juga meminta Kemendikbud untuk memperpanjang masa aktivasi lantaran adanya libur Lebaran dan curi bersama ini,” jelasnya.

Baca Juga  Ratusan Guru di Pesisir Selatan Ikuti Sosialisasi Kurikulum Merdeka

Anggota DPRD Pessel Sebut Kadisdik Tak Paham
Sementara itu, anggota DPRD Pesisir Selatan, Asril Dt. Putih menyebut Kadis Pendidikan Pessel tidak mengerti dengan PIP dan tidak faham dengan sistem pemangku kepentingan.

“Di zaman serba canggih ini, seorang Kepala Dinas berkilah tidak tahu SK Menteri, itu rasanya sangatlah aneh. Bagaimana Pessel bisa maju jika pejabat yang mengatur sistem pendidikannya saja tak paham sistem kerja pemangku kepentingan, “ucap Asril dalam Chat WA nya.

Ia menambahkan dalam surat yang dikeluarkan oleh Kapuslap Kemendikbud tersebut jelas, bahwa SK yang diterbitkan adalah usulan Pemangku Kepentingan Anggota Komisi X DPR RI.

“Surat Edaran tersebut terkesan tidak menghargai perjuangan dari Anggota DPR RI kita di pusat. Harusnya kadis berterima kasih, bukan malah mempersulit,” sambungnya.

Baca Juga  Mengenang Tokoh Muhammadiyah, Masjid Samik Ibrahim Berdiri Megah di Ampiang Parak

Sementara itu berdasarkan data Mitrakom Kemendikbud Anggota Komisi X DPR RI, disampaikan bahwa Pesisir selatan mendapat penambahan kuota sebanyak 8.790 pada tahap I dari usulan pemangku Kepentingan. Total keseluruhan penambahan kuota Sesumatera Barat yakni 15.000 siswa pada tahap 1. (baron)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *