Solok, Kurenah.com – Sebanyak 17 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang mengikuti Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) dari 18 -19 September 2023 itu berlangsung di tengah hutan.
Ini disebabkan tidak tersedianya jaringan komunikasi, ujar Asral, Kepala SMP 4 Tigo Lurah, Senin 18 September 2023.
Menurut Asral, untuk terlaksananya ANBK ini siswa terpaksa dibuatkan tempat khusus mesti duduk hanya beralaskan tanah, dengan resiko harus diterpa hujan dan panas setiap saat.
Sebab di daerah tersebut, hanya ada spot-spot tertentu saja yang bisa mendapatkan jaringan internet.
Dilansir dari anbk.kemendikbud, ANBK sendiri merupakan program evaluasi yang diselenggarakan Kemendikbud Ristek guna meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di seluruh tingkat pendidikan.
Program ini dilakukan oleh Kemdikbud untuk menilai secara keseluruhan baik dari sisi kognitif maupun non kognitif siswa.
Sekaitan dengan persoalan jaringan komunikasi, Bupati Solok, Epyardi Asda menyampaikan keprihatiannya terhadap kondisi masyarakat di Tigo Lurah.
Demi melepaskan daerah paling ujung di Kabupaten Solok itu dari ketertinggalan, Bupati terus berusaha untuk melakukan berbagai upaya pembangunan, seperti halnya pembangunan Jalan Kapujan-Rimbo Data yang diusahakannya dengan berkalaborasi bersama anggota Komisi V DPR RI, Athari Gauthi Ardhi, dan sudah mulai dikerjakan dengan anggaran Rp36 Miliar.
Bupati Solok juga menyampaikan keresahannya terkait dengan usaha pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi di daerah yang dipimpinnya itu. Karena pembangunan fasilitas komunikasi, seperti tower pemancar itu juga menyangkut kepentingan bisnis pihak provider, dimana pertimbangan ekonominya sangat mempengaruhi.
Terkait pembangunan tower pemancar yang akan dibuat di Nagari Bukit Bais Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, sesuai laporan walinagari dan Dinas Kominfo yang mengurus teknis pembangunan itu masih terkendala surat rekomendasi dari Dinas Kehutanan Sumatera Barat.
Padahal sesuai dengan keterangan Walinagari Bukit Bais, dilevel bawah nagari sudah terlebih dahulu semangat dan menyelesaikan soal pembebasan lahan untuk pembangunan tower, dan kini harus terkendala proses administrasi yang terlalu lama di tingkat provinsi.
“Sesuai laporan yang saya terima, surat kita sudah masuk ke provinsi dari pertengahan Agustus 2023, dan sampai sekarang belum progres sama sekali, bahkan tim kehutanan yang harusnya sudah melakukan survey kelapangan juga belum.
Entah berapa lama proses administrasi seperti itu saja mesti ada kepastian. Sementara waktu dan kebutuhan akan jaringan komunikasi berjalan terus, terutama untuk dunia pendidikan yang serba daring,” tutup bupati. (dd)
