Sumbar  

Perketat Sistem Pengawasan, Pemprov Sumbar Hadirkan Pemerintahan Bersih

Perketat Sistem Pengawasan, Pemprov Sumbar Hadirkan Pemerintahan Bersih
Sekdaprov Sumbar, Hansastri, saat membuka Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pemprov. Sumbar, Selasa (20/6/2023). | Foto adpim

Padang, Kurenah.com – Sekdaprov Sumbar, Hansastri mengingatkan jajarannya agar menyempurnakan dan memperketat sistem pengawasan dalam pengelolaan program dan kegiatan.

Menurutnya, itu penting untuk mengantisipasi dan mencegah prilaku koruptif di Lingkup Pemprov Sumbar.

Berdasarkan hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2022, diketahui Sumbar termasuk daerah yang memiliki resiko korupsi cukup tinggi di Indonesia.

Capaian nilai Pemprov Sumbar adalah 70,57, nilai tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan dengan perolehan nilai nasional yang sebesar 71,94.

Diketahui, rentang skor dalam penilaian tersebut adalah 0 – 100, semakin tinggi nilainya maka resiko korupsinya semakin rendah dan semakin rendah skornya maka resiko korupsinya diartikan semakin tinggi.

“Berdasarkan data survey integritas KPK tahun 2022, kita termasuk daerah yang resiko korupsinya cukup tinggi. Maka harus ada langkah antisipasi dan pencegahan yang konkrit, agar resiko tersebut tidak menjadi nyata, itu harus dari sekarang dan cepat,” ungkap Sekda Prov. Sumbar

Hal itu disampaikan Sekda Sumbar saat mewakili gubernur membuka Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pemprov. Sumbar, Selasa (20/6/2023).

Hansastri menegaskan, yang diukur dalam SPI adalah resiko korupsi yang nantinya bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan untuk pencegahan, bukan angka tidak pidana korupsi pada suatu institusi, menurutnya itu penting untuk dipahami agar tidak keliru dalam merumuskan kebijakan.

Baca Juga  AJI Padang Ingatkan Gubernur Sumbar, Jangan Asal Tuduh Hoaks Berita Media

“Nilai SPI adalah nilai resiko, bukan jumlah kejadian korupsi pada sebuah institusi. Itu berbeda jauh, jangan sampai salah memahaminya,” tegas Hansastri.

Selanjutnya, Hansastri menjelaskan terkait dengan hal tersebut, dalam beberapa kesempatan, Gubernur Mahyeldi telah sering mengingatkan kepada seluruh ASN di Pemprov Sumbar agar selalu bekerja sesuai aturan.

Menurutnya, hal tersebut adalah bentuk komitmen dari Pemprov Sumbar untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Meskipun demikian, ia menyebut upaya pencegahan tetap akan dimaksimalkan.

“Bapak Gubernur, sering mengingatkan agar prilaku koruptif harus kita hindari. Sebagai upaya pencegahan pihaknya akan terus lakukan pengetatan pengawasan,” tegasnya.

Sementara itu, Delliyarti selaku Inspektur Daerah Provinsi Sumbar menyampaikan SPI merupakan salah satu indikator pengukur yang dikembangkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dengan tujuan untuk memetakan risiko korupsi, menilai pengelolaan anggaran dan mengukur efektifitas pencegahan korupsi yang dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah.

Baca Juga  Kapolda Sumbar Siap Bantu dan Dukung Kegiatan PWI

Setiap Tahun SPI KPK melakukan penilaian terhadap seluruh provinsi dan kabupaten/kota serta kementerian/lembaga. Ada tujuh elemen pengukuran yang menjadi penekanan dalam SPI, yaitu transparansi, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), pengelolaan anggaran, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (trading in influence), pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan sosialisasi antikorupsi.

Ia menyebut, pada dasarnya Pemprov. Sumbar telah menginisiasi berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui perbaikan integritas, seperti penandatanganan fakta integritas oleh seluruh pejabat secara berjenjang, penerapan sistem transaksi non tunai, dan sistem pelayanan satu pintu, evaluasi kinerja secara berkala dan lain-lain. (*/gp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *