Painan, Kurenah.com – Ketua Baznas Pesisir Selatan, Yose Leonando memberikan klarifikasi terkait dengan kisruh yang terjadi di Baznas yang ia pimpin.
Yose Leonando mengatakan Baznas Pessel memiliki program kemasyarakatan yang tertuang di RKAT, seperti RTLH, pendidikan, bantuan berobat, bantuan bencana, mualaf, BMU UMKM.
Terkait BMU UMKM sepakat memberikan bantuan gerobak kepada mustahiq dengan tempelan lambang Baznas di gerobak, dengan tujuan adanya sinergitas.
Penerima gerobak merasakan manfaat gerobak yang dibantu dan Baznas sebagai lembaga pengumpul dan pengelola zakat, tersosialisasi, sehingga akan menimbulkan kepercayaan masyarakat untuk berzakat ke Baznas.
Tetapi belakang pola itu berubah dengan bantuan uang, etalase, bantuan bahan, sehingga program awal menjadi kurang optimal, promosi menjadi berkurang, sementara itu diperlukan untuk meningkatkan perolehan zakat disaat pengumpulan zakat berkurang.
Tetapi itu seolah dipaksakan, dan dibagi quota per pimpinan dan staf Amil. “Saya sudah menyarankan apakah tidak akan menimbulkan masalah karena proposal berasal dari 15 kecamatan, apakah cakupan proposal yang diajukan wakil-wakil pimpinan baznas merata.
Ketika pleno pada tanggal 10 Agustus 2023, tanpa dihadiri ketua karena mengikuti pelatihan di Bapedalitbang, ditetapkan hasil pleno yang memuat rekap penerima BMU UMK yang diajukan empat wakil ketua dan staf Amil sebanyak 131 orang calon penerima BMU UMKM, yang berdomisili di Kecamatan Bayang Utara, Bayang, IV Jurai, Batang Kapas, Sutera dan Lengayang.
“Karena akan menimbulkan gaduh pengajuan tersebut saya tolak, dan pencairan saat itu hanya pengajuan RTLH, bantuan bencana, “ujar Yose.
Pleno pada tanggal 18 Agustus 2023, rekap BMU UMKM tersebut diajukan kembali tetap saya tolak karena akan melukai hati masyarakat di 8 kecamatan yang tidak mendapatkan BMU UMKM.
Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2023, saat Yose menghadiri penyerahan SK P3K pegawai Pemda di kantor bupati, sebelumnya sudah disampaikan terkait BMU UMKM tidak usah dibicarakan dulu dipleno, perlu kajian khusus karena butuh kajian dan pertimbangan disaat dibagikan di tahun politik sedang hangat.
“Tapi empat wakil ketua baznas tetap melakukan pleno, dengan salah satu putusan memberhentikan saya selaku ketua karena dianggap tidak menghargai pleno yang sudah quorum,” ujarnya.
“Yang membuat suasana gaduh, apakah boleh secara hukum pleno dilakukan untuk memberhentikan ketua, karena ketua tidak menghargai putusan pleno pimpinan,” tanya Yose.
Apakah salah kebijakan ketua tidak menghargai pleno yang menurut kajian akan menimbulkan konflik yang lebih besar disebabkan tidak adanya pemerataan dan keadilan dalam pendistribusian BMU UMKM Baznas Pessel.
Sementara data penerima BMU UMKM menumpuk dimana pimpinan Baznas berasal/berdomisili yang berdasarkan pengecekan diberikan kepada keluarga dekat, kolega pimpinan dan menumpuk di beberapa nagari saja.
“Sebagai pimpinan yang diberi amanah oleh Bupati Pesisir Selatan sesuai SK, saya harus menjaga, mengawal setidaknya tidak membuat kebijakan yang bertentangan dengan program kerja bupati/wakil bupati, diantaranya pemberdayaan, pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, membangun dari pinggir,” ujarnya.
Dalam artian pembangunan dari pinggir adalah memberdayakan masyarakat yang selama ini tidak tersentuh program/pembangunan, di sini tersirat kalimat keadilan dan pemerataan.
“Apakah salah yang saya lakukan mempertahankan hak para mustahiq yang tersebar di 15 kecamatan, walau tidak semuanya dapat setidaknya adanya keterwakilan yang terakomodir, agar rasa keadilan bisa terjaga.
Apakah gara-gara saya bertahan dengan prinsip keadilan dan pemerataan itu saya diberhentikan.
Saya berbuat dan mempertahankan keputusan itu demi menjaga nama baik dan marwah lembaga Baznas di mata masyarakat Pesisir Selatan. Semoga Baznas tetap menjadi lembaga yang amanah dan terpercaya,” timpal Yose. (ind)
