Agam  

Sah! DPRD dan Pemkab Agam Setujui APBD 2024 Rp1,682 Triliun

Sah! DPRD dan Pemkab Agam Setujui APBD 2024 Rp1,682 Triliun
Bupati Agam, Andri Warman, tandatangani persetujuan APBD 2024.

Lubuk Basung, Kurenah.com – DPRD bersama Pemkab Agam menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 sebesar Rp1,682 triliun.

Persetujuan dan pengesahan anggaran itu, pada pendapat akhir fraksi tentang RAPBD), Kamis (30/11/2023) malam.

Pengesahan Raperda tersebut ditandai dengan penandantanganan persetujuan antara Bupati Agam, Andri Warman, dan Ketua DPRD, Novi Irwan beserta wakil pimpinan, Suharman Marga Indra, Irfan Ambran.

Juga dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupeten Agam Edi Busti, kepala OPD, dan undangan lainnya.

Novi Irwan menyampaikan, seluruh fraksi-fraksi di DPRD Agam telah menyampaikan pendapat akhir dengan mayoritas suara menyetujui RAPBD 2024 untuk dijadikan peraturan daerah.

Meskipun masih ada beberapa catatan khusus ataupun saran dari masing-masing fraksi untuk perbaikan ke depannya.

Rancangan ini selanjutnya akan dikirim kepada gubernur untuk proses lebih lanjut, diperkirakan memakan waktu beberapa hari, segala saran ataupun masukan dari fraksi diharapkan menjadi pedoman dalam penyusunan lebih lanjut, sebut Novi Irwan.

Pihaknya merinci, APBD tahun anggaran 2024 Kabupaten Agam mencapai Rp1.682.677.614.015 dengan rincian Pendapatan Daerah sebesar Rp1.601.400.952.536 dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp219.618.685.458. Kemudian Pendapatan Transfer senilai Rp1.381.032.267.078.

Sementara belanja daerah pada APBD Kabupaten Agam 2024 dianggarkan sebesar Rp1.677.677.614.015 yang digunakan untuk belanja operasi sebesar Rp1.303.959.320.873, belanja modal Rp165.542.027.237, belanja tak terduga Rp18.045.419.050 dan belanja transfer sebesar Rp190.130.846.855.

Bupati Agam, Andri Warman, mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan beserta anggota DPRD Agam, yaang telah mendukung penetapan APBD Kabupaten Agam TA 2024 sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Dikatakan, pembahasan RAPBD 2024 ini sangat berbeda dengan proses sebelumnya. Perbedaan pertama, tahun 2024 pemerintah daerah akan menghadapi pesta demokrasi.

Kedua dari sisi keuangan, tahun 2024 masih ada kebijakan DAU yang penggunaannya ditentukan, sehingga sumber DAU yang bebas digunakan masih terbatas.

“Kondisi ini berbeda dengan 2022 dan tahun sebelumnya, dimana kita relatif bebas mengalokasi DAU untuk keperluan kegiatan-kegiatan prioritas daerah,” jelasnya.

Dengan situasi tersebut lanjutnya, menuntut proses pembahasan perancangan APBD 2024 extra ketat yang menguras tenaga dan fikiran. Hal ini bertujuan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Agam.

Fraksi Partai Golkar menyetujui dan mendukung Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024, namun tetap memberikan saran dan masukan kepada Pemkab.

Diantaranya, di tahun 2023 ini, adanya ditemukan beberapa kegiatan yang pelaksanaanya mengalami beberapa persoalan di lapangan.

Diharapkan pada 2024 untuk dapat menjadi perhatian serius, dan meningkatkan pengawasan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Kemudian terkait dengan pendapatan asli daerah dengan telah ditetapkannya Perda Pajak Daerah dan retribusi daerah serta penyempurnaan Lembaga Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk kedepan hendaknya menjadi perhatian yang lebih serius lagi.

Baca Juga  Tingkatkan Peran Masyarakat, Pemkab Agam Bentuk Relawan Kebakaran

Kemudian juga menyangkut tentang permasalahan air bersih di kecamatan juga diharapkan menjadi prioritas kedepannya, masalah pendataan program Keluarga Harapan (PKH) yang perlu pengawasan dan dan pendataan secara maksimal.

Diminta pada bupati untuk lebih meningkatkan koordinasi dan mendorong realisasi perbaikan jalan Padang Lua-Lubuk Basung dengan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, karena kondisi jalan yang sudah sangat parah.

Selain itu fraksi Golkar juga mengusulkan tentang regulasi alokasi pokir DPRD direvisi agar diperbolehkan untuk pembangunan kantor walinagari.

Fraksi Golkar juga menyentil persoalan stunting serta persoalan kesinambungan dan rutinitas pembiayaan operasional dan belanja kegiatan pemerintah daerah semestinya berjalan lancar dan tertib serta tepat waktu, namun setelah dicermati pada kondisi november 2023 hingga saat ini yang belum dibayarkan sebagaimana mestinya..

Fraksi Gerindra yang disampaikan oleh Erdinal mengharapakan kepada pemkab untuk lebih profesional dalam mengelola keuangan daerah terutama dibidang pendapatan daerah.

Kemudian disarankan dan diperhatiakan oleh pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati, mengkaji dengan cermat ke depannya agar tidak terjadi lagi kekosongan kas daerah pada tahun anggaran berjalan ke depannya seperti tahun anggaran 2023 ini.

Catatan terakhir dari Fraksi Gerindra untuk meninjau kembali kenaikan PBB yang sekarang ditetapkan secara merata, agar kenaikan tarif PBB tersebut berpedoman pada nilai objek pajak.

Sementara itu juru bicara dari Fraksi PKS, Asrizal menyampaikan tidak begitu banyak catatan, namun lebih kearah suport dan apresiasi kepada pemerintah daerah atas kerjasama yang cukup baik, sehingga tahapan penyusunan RAPBD 2024 dapat terlaksana sehingga hari ini penetapan APBD 2024 dapat dilaksanakan tepat waktu 1 bulan sebelum tahun anggaran.

Fraksi PKS juga mengingatkan agar sesama penyelenggara pemerintahan daerah untuk saling mengingatkan agar pembangunan daerah kabupaten Agam ke depan menjadi lebih baik dan menjadi contoh bagi kabupaten kota lainnya.

Selain itu Fraksi PKS juga mengingatkan, di tahun 2024 juga akan dilaksanakan pileg, pilpres dan pilkada. Diimbau agar menjaga stabilitas dan keharmonisan jangan sampai pecah persatuan, laksanakan pemilu dengan efisien dan efektif mengingat sangat terbatasnya kemampuan keuangan daerah saat ini.

Fraksi PKS juga mengingatkan pemerintah daerah menjadikan evaluasi palaksanaan kegiatan tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya menjadi perbaikan pada pelaksnaan program tahun 2024, terutama masalah rendahnya proyek fisik dan terlambatnya pemeliharaan infrastruktur.

Selanjutnya Fraksi PAN yang disampaikan Hendrizal, sekretaris fraksi beberapa saran dan catatan penting, diantaranya menciptakan iklim investasi dan usaha daerah, dengan tidak melupakan menjembatani antara kepentingan pencari kerja dengan pihak penyedia lowongan kerja, untuk mewujudkan peningkatan ekonomi masyarakat.

Baca Juga  Raih Medali, Khalisa Anak Hebat dari Lubuk Basung

Fraksi PAN mengharapkan pemerintah daerah agar melanjutkan pembangunan terutama pembangunan jalan-jalan utama penghubung nagari untuk meningkatkan produktifitas masyarakat nagari.

Selain itu juga terkait dengan pembangunan irigasi pertanian dan pembangunan gedung sekolah serta jalan-jalan utama, yang juga menjadi catatan penting dari fraksi lain untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah propinsi terkait jalan raya Padang Luar-Manggopoh, kemudian jalan-jalan menuju objek wisata.

Partai Demokrat-Nasdem yang disampaikan Syafril, agar lebih memperhatikan apa yang telah disepakati antara Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan.

Diharapkan Pemerintah Daerah Agam memperioritaskan pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi karena merupakan urat nadi perekonomian masyarakat, selain itu juga anggaran pemeliharaan rutin dan anggaran paska bencana untuk dapat terlaksana semaksimal mungkin karena Daerah Kabupaten Agam rawan bencana.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan juru bicara Zulfawadi, menyarankan kepada pemkab untuk melakukan pembinaan dan penyelesaian persoalan terkait BUMNag.

Terkait perencanaan baik pengadaan fisik dan non fisik yang dilaksanakan 2024 dimaksimalkan secara kualitas maupun kuantitas oleh konsultan perencanaan agar benar-benar tepat sasaran.

Diharapkan program-program yang telah ditetapkan di APBD 2024 dilaksanaka awal tahun serta diingatkan juga kesepakatan yang telah disepakati antara Banggar, Gabungan Komisi dan TAPD dapat terlaksana dengan baik.

Fraksi PBB, Hanura, Berkarya dengan juru bicara, Epi Suardi, yang menjadi catatan penting yakni diharapkan anggaran ini dapat menjadi tolak ukur dalam menentukan kebijakan sebagai pedoman, arah, dan alokasi anggaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang berdampak pada pembangunan daerah dan pemberantasan kemiskinan.

Fraksi PBB, Hanura, Berkarya juga menyarankan agar APBD 2024 berpijak pada layanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.

Kemudian disarankan Anggaran tahun 2024 untuk dapat memaksimalkan perencanaan, proses pengadaan barang dan jasa, proses pelaksanaan kegiatan, adanya evaluasi bagi OPD terkait sehingga menghasilkan reward dan punishmen. (vn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *